JAKARTATODAYNEWS.COM, JAKARTA – Beredarnya video permohonan maaf Ketua Umum Partai Republik Satu Hasnaeni kepada Ketua KPU RI Hasyim Asy’ari, menurut ahli pidana Muhammad Boli permintaan maaf tersebut diduga adanya muatan politik.

”Beredarnya video permohonan maaf Hasnaeni kepada ketua KPU, memperkuat dugaan adanya muatan politis,” kata Muhammad Boli dalam keterangan rilisnya.

Muhammad Boli mengatakan, pelaporan Hasnaeni ke Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu (DKPP) melalui kuasa hukumnya Farhat Abbas, terkait adanya dugaan pelecehan dan pemerkosaan oleh ketua KPU kepada Hasnaeni adalah tindakan hukum yang tidak tepat dan salah alamat. 

”Jika memang dugaan itu benar dan memiliki bukti-bukti, seharusnya dilaporkan kepada pihak kepolisian untuk kemudian di proses sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” katanya.

Boli menilai, dengan tidak dilakukannya laporan pengaduan ke kepolisian dan hanya melaporkan ke DKPP, kuat dugaan bahwa pelaporan Hasnaeni bermuatan politis yang ingin merusak ketua KPU sebagai penyelenggara pemilu.  

Laporan Hasnaeni yang bermuatan politis tersebut telah mengganggu proses konsolidasi penyelenggaraan Pemilu dan berpotensi menghambat serta melukai seluruh insan penyelengra Pemilu.

”Karena ketua KPU adalah simbol institusi KPU.  Karena kuatnya daya rusak tuduhan Hasnaeni, maka ketua KPU atau KPU secara institusi mengambil langkah hukum atas tuduhan tersebut. Ini semua untuk menyelamatkan marwah KPU,” tegasnya.

Sebelumnya, Hasnaeni Wanita Emas melakukan klarifikasi terkait dugaan pelecehan seksual yang dilakukan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), Hasyim Asy'ari. Hasnaeni meminta maaf ke Ketua KPU beserta jajarannya.

Ia menyebut isu pelecehan seksual dan pemerkosaan yang dilakukan Ketua KPU terhadap Hasnaeni tidak benar.

”Bahwa video yang beredar yang menyatakan bahwa saya telah mengalami pelecehan seksual dan pemerkosaan yang dilakukan oleh Ketua KPU Hasyim Asy'ari maka saya nyatakan bahwa hal itu tidak benar,” kata Hasnaeni.

(Jakartatodaynews.com)