JAKARTATODAYNEWS.COM - Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta optimistis, pembongkaran jalur sepeda dan pedestrian di simpang Pasar Santa, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan sudah melewati kajian yang matang.

Diketahui, Pemprov DKI Jakarta telah membongkar jalur sepeda dan pedestrian demi mengurai kemacetan dan menambah kenyamanan warga yang berlalu lintas.

Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono mengatakan, setiap kebijakan yang diambil pemerintah tentu sudah melewati pendalaman. Dia memperkirakan, jalur sepeda dibongkar jumlah pemakainya tidak signifikan.

“Apapun yang dilakukan itu, ketika ada perubahan kebijakan pasti melalui kajian. Kajiannya apa? Kajiannya terhadap pengguna jalur sepeda yang ada di Jakarta,” ujar Gembong pada Kamis (20/4/2023).

Gembong menduga, berdasarkan kajian yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta, pengguna lajur sepeda di wilayah setempat cenderung tak maksimal. Karena itu, perlu dilakukan penyesuaian di lapangan untuk mengurai kemacetan kendaraan yang kerap melanda wilayah setempat.

“Kajian yang dilakukan oleh Pemprov mungkin pengguna sepeda di Jakarta tidak maksimal, karena tidak maksimal maka perlu dilakukan refungsi (alih fungsi) yang tadinya jalur sepeda kemudian sekarang dimanfaatkan untuk pengguna kendaraan bermotor,” kata Gembong.

“Mungkin seperti itu dalam benak saya, karena tidak mungkin merubah suatu kebijakan tanpa melalui kajian. Nggak mungkin itu. Sekarang dampaknya bagaimana? Yang mesti kita cermati adalah soal dampak akibat dari perubahan fungsi itu, apakah dampaknya maksimal untuk mengurai kemacetan atau justru sebaliknya? Ini yang musti kita uji,” lanjutnya.

Menurut dia, pengguna sepeda di Jakarta tidak terlalu signifikan dibanding pengguna kendaraan bermotor. Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta ini menyebut, bahkan pengguna sepeda semakin berkurang karena berbagai faktor, misalnya orang naik motor agar mobilitasnya lebih fleksibel.

“Karena makin berkurang, kebijakan untuk merefungsi jalur sepeda untuk mengurai kemacetan nggak keurus, jadi nomor sekian,” ucapnya.

Meski demikian, kata dia, pemerintah daerah tetap harus menyediakan jalur sepeda untuk mengakomodir kepentingan warganya dalam bermobilitas di Jakarta. Sejauh ini sudah ada jalur sepeda yang dibuat pemerintah, misalnya di ruas Jalan Sudirman-Thamrin.