Jakartatodaynews.com, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi II DPR RI dari fraksi PKB, Luqman Hakim, mengatakan empat hari pelaksanaan PPKM Darurat Covid-19 Jawa dan Bali belum efektif mengurangi mobilitas dan interaksi masyarakat.

Salah satu sebabnya adalah masih banyak perusahaan non-esensial, termasuk UKM dan UMKM yang tidak melaksanakan work from home (WFH). 

Akibatnya mobilitas buruh belum mengalami penurunan signifikan. Ditambah lagi transportasi umum angkutan penumpang seperti kereta dan bus juga masih tetap beroperasi.

BACA JUGA: Evaluasi PPKM Darurat, Jubir Satgas: Mobilitas Masyarakat Masih Tinggi

BACA JUGA: Mendagri Minta Kepala Daerah Segera Salurkan Bansos dari APBD

Luqman meminta pemerintah segera memberi penjelasan mengenai subsidi atau stimulus yang sudah disiapkan kepada dunia usaha untuk meringankan beban perusahaan pada saat mereka menjalankan kebijakan WFH bagi para buruhnya. 

“Jika masalah subsidi atau stimulus sektor industri tidak diperjelas dan menyebabkan mereka nekat tidak mematuhi PPKM Darurat, pasti kaum buruh yang akan menjadi korban, baik secara ekonomi maupun kesehatan,” kata dia dalam keterangannya, Rabu, 7 Juli 2021.

BACA JUGA: Ini Daftar 20 Provinsi dengan Kepatuhan Prokes di Bawah Standar

Menurut Luqman, jika dunia usaha dipaksa mematuhi PPKM Darurat dengan kebijakan WFH tanpa ada kejalasan subsidi atau stimulus yang akan diperoleh, bisa dipastikan perusahaan-perusahaan akan melakukan efisiensi besar-besaran.

Kalau ini terjadi, maka PHK buruh secara massal tidak dapat dicegah.

BACA JUGA: PPKM Darurat, Anggota DPR: Pejabat Daerah Luar Jawa-Bali Tetap Fokus Tangani Pandemi

Luqman mengimbuhkan, para kepala daerah di Jawa dan Bali diharapkan segera melakukan komunikasi-dialogis bersama sektor industri, UKM dan UMKM di daerahnya. 

Selain menjelaskan skema subsidi atau stimulus yang akan diberikan pemerintah, juga meyakinkan kepada para pelaku usaha agar terbangun kesadaran berbagi beban atas situasi pandemi Covid-19 yang makin parah sekarang ini. 

“Pelaku usaha tidak boleh egois hanya mengejar keuntungannya sendiri tanpa peduli keselamatan kaum buruh dari ancaman Covid-19. Pada saat yang sama, pemerintah harus meyakinkan dunia usaha bahwa ada program bantalan berupa subsidi dan stimulus sektor industri sehingga tidak akan terjadi kebangkrutan massal,” tuturnya.

(Jakartatodaynews.com)