JAKARTA - Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Iblam menggelar seminar nasional dengan tema "Menjelajahi dan Mengeksplorasi Area Baru Mengungkap Inovasi dalam Metodologi Ilmu Hukum, Research Gap For Novelty “ di Kampus A, Jalan Kramat Raya, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat, Kamis (20/6/2024) kemarin.

 

Acara ini diikuti oleh ratusan mahasiswa S1 dan S2 baik secara langsung maupun melalui Zoom.

 

Ketua Panitia Seminar Nasional, Abdul Wahid Azar, sekaligus peneliti Pasca sarjana Iblam dalam presentasi proposal Penelitian thesis, menekankan pentingnya peran generasi muda dalam kepemimpinan masa depan. 

 

Menurutnya, potensi anak muda harus dioptimalkan untuk menjawab tantangan zaman yang terus berkembang.

 

"Kami akan mengkaji keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) nomor 90/PUU-XXI/2023, terkait batas usia calon presiden dan calon wakil presiden pada Pilpres 2024, secara kajian akademik," ujar Wahid.

 

Ia menambahkan bahwa kajian ini tidak akan melihat dari sisi pro atau kontra pada putusan MK, melainkan dari perspektif politik hukum dan kebutuhan antisipasi terhadap perkembangan zaman berdasarkan kerangka teori hukum yang ada.

Abdul Wahid Azar menegaskan bahwa secara teoritis, hukum harus mampu mengikuti perubahan dan kebutuhan zaman. 

 

"Apakah calon presiden dan Wakil presiden di masa depan bisa di-ikutsertakan oleh anak-anak muda di Indonesia? Ini yang akan kita teliti dan bahas," tegasnya.

 

Ia juga mempertanyakan apakah pemimpin masa depan yang lebih muda bisa lebih inovatif, adaptif dan tangguh dalam menghadapi tantangan masa depan.

 

Hal itu terkait dengan menuju Indonesia emas 2045 dan society 5:0. Ia percaya bahwa hasil penelitian ini akan memberikan dampak signifikan, bukan hanya bagi institusi pendidikan, tetapi juga bagi masyarakat dan industri. 

 

"Secara hipotesis, memang harus anak muda yang menjadi pemimpin daerah maupun negara di masa depan. Namun, kita perlu melihat apakah mereka bisa menghadapi tantangan yang ada," ungkapnya.

 

Proposal penelitian ini telah terdaftar dalam Hak Kekayaan Intelektual, Dirjen Hak Cipta dan Design Industri, Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia, nomor : 000623865, tanggal 11 Juni 2024,’tambah Wahid.

 

Selain itu, Ketua STIH Iblam, Dr Gunawan Nachrawi, juga menekankan pentingnya penelitian yang dapat diimplementasikan dalam kehidupan nyata. 

 

"Hasil penelitian harus menginjak bumi dan bisa diimplementasikan. Jangan hanya berada di awang-awang," tegasnya.

Seminar ini juga dihadiri oleh pembicara dari berbagai universitas terkemuka seperti Dr. Wagiman dari Universitas 17 Agustus dan Muhammad Syaiful Anwar, dosen hukum tata negara Universitas Bangka Belitung. 

 

Mereka memberikan wawasan tentang metodologi penelitian hukum dan pentingnya inovasi dalam pendidikan hukum di Indonesia.

 

Sementara itu, Dosen dan Wakil Ketua I Bidang Akademik STIH Iblam, Dr Marjan Miharja mengatakan, kegiatan ini merupakan pembelajaran kepada mahasiswa tentang metodologi penelitian hukum.

 

"Kami hari ini menggelar perkuliahan yang berbasis seminar nasional, kami juga mengundang pembicara dari Universitas 17 Agustus Dr Wagiman dan Muhammad Syaiful Anwar dosen hukum tata negara Universitas Bangka Belitung," katanya di lokasi, Kamis.

Marjan melanjutkan, alasan menggelar seminar tersebut agar para mahasiswa bisa mendapatkan sesuatu yang baru dan berdampak pada dunia pendidikan hukum di Indonesia.Ia melihat, dunia hukum di Indonesia butuh perekat lagi agar antara kenyataan dengan konsep bisa seiring sejalan.

"Walaupun bagaimana pun juga, riset penelitian hukum itu memberikan dampak juga baik kepada institusi pendidikan, mahasiswa, dunia usaha maupun industri serta ke Pemerintah," tegasnya.

Ia berharap, mahasiswa STIH Iblam setiap tahunnya bisa lebih baik lagi setelah mengikuti seminar tersebut. VIR