JAKARTATODAYNEWS.CO.ID, JAKARTA - Ka Poksi PDI Perjuangan Komisi VIII DPR RI Selly Andriany Gantina menyoroti tajam upaya efisiensi yang dilakukan Kementrian Agama (Kemenag) yang menyasar dunia pendidikan lewat dana BOS.

 

“Pendidikan adalah pondasi utama dalam membangun bangsa yang maju, mandiri, dan berkeadilan. Tidak ada satu pun anak bangsa yang boleh tertinggal dalam mendapatkan akses pendidikan yang layak, termasuk mereka yang menempuh pendidikan di madrasah,” kata Selly Andriany Gantina dalam siaran persnya, Senin (17/2/2025).

 

Selaras dengan mandat Ketua DPR RI Puan Maharani. Mantan Bupati Cirebon beralasan bila Madrasah bukan hanya sekadar institusi pendidikan, tetapi juga menjadi benteng moral yang selama ini berperan dalam membentuk karakter dan jati diri bangsa.

 

Karena itulah dirinya tak sependapat efisiensi dengan pemotongan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Madrasah seperti yang tertuang dalam Surat Edaran Dirjen Pendis Nomor: B-135/DJ.I/KU.00.2/2025 dilakukan.

 

Baginya kebijakan ini menjadi pukulan telak bagi keberlangsungan pendidikan berbasis keagamaan ini. Sebab, pemotongan ini berdampak drastis bagi anggaran dari semula Rp950 ribu menjadi Rp500 ribu untuk Madrasah Ibtidaiyah, dari Rp1,2 juta menjadi Rp600 ribu untuk Madrasah Tsanawiyah, serta dari Rp1,5 juta menjadi Rp700 ribu untuk Madrasah Aliyah, jelas berpotensi mengancam eksistensi madrasah di berbagai daerah.

 

“Kami di Fraksi PDI Perjuangan memandang bahwa kebijakan ini bukan sekadar persoalan teknis anggaran, tetapi lebih jauh mencerminkan ketidakadilan dalam sistem pendidikan nasional,” tegasnya.

 

Terlebih, lanjutnya, pemotongan ini hanya terjadi pada madrasah, sementara sekolah-sekolah umum di bawah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tetap mendapatkan dana BOS seperti biasa.

 

Ketimpangan perlakuan ini menimbulkan pertanyaan besar tentang komitmen pemerintah dalam memastikan kesetaraan akses pendidikan bagi seluruh anak bangsa.

 

Meski demikian, Selly Andriany Gantina mendukung program Presiden Prabowo, termasuk efisiensi anggaran. Ia memahami langkah Presiden merupakan bagian dari kebijakan fiskal untuk menjaga stabilitas ekonomi negara. 

 

Karenanya ia meminta Kementrian dan Lembaga lainnya untuk selaras dengan kebijakan ini. Termasuk tidak mengorbankan sektor pendidikan, terlebih madrasah yang menjadi pilihan utama bagi banyak anak bangsa, terutama di daerah-daerah terpencil. 

 

“Pemotongan dana BOS dalam jumlah yang signifikan tentu akan berdampak pada operasional madrasah, mulai dari keterbatasan fasilitas, berkurangnya kesejahteraan tenaga pendidik, hingga menurunnya kualitas pembelajaran yang pada akhirnya akan merugikan peserta didik itu sendiri,” ujarnya.

 

ASN dan PPPK Disorot 

 

Politisi perempuan ini juga mencermati persoalan yang tak kalah mendesak, yaitu terkait pengangkatan ASN dan PPPK di lingkungan Kementerian Agama yang berbanding terbalik dengan pembatasan dana BOS.

 

Menurutnya dengan adanya penerimaan ASN sebanyak 17.000 dan PPPK sebanyak 71.000 yang belum teranggarkan dengan baik, muncul kekhawatiran besar tentang bagaimana keberlanjutan pembiayaan tenaga pendidik di madrasah. 

 

Baginya, jika tidak ada alokasi anggaran yang jelas, kita sedang menghadapi risiko serius terhadap kesejahteraan para guru dan stabilitas pendidikan madrasah secara keseluruhan.

 

“Kami di Fraksi PDI Perjuangan tetap berkomitmen untuk mengawal jalannya pemerintahan Presiden Prabowo Subianto secara objektif dan konstruktif,” tambahnya.

 

Fraksi PDI Perjuangan, lanjut Selly, masih meyakini apa yang dilakukan Kemenag tak selaras dengan visi Presiden yang memiliki kepedulian yang tinggi terhadap dunia pendidikan, termasuk madrasah. 

 

“Kami mendesak pemerintah, khususnya Kementerian Agama dan Kementerian Keuangan, untuk segera melakukan evaluasi dan mencari solusi yang lebih adil dan berkelanjutan terkait pemotongan dana BOS Madrasah ini,” jelasnya.

 

Selain itu, ia meminta pemerintah memastikan bahwa madrasah tetap memiliki daya saing dan tidak tertinggal hanya karena keterbatasan anggaran. Jangan sampai madrasah yang selama ini berperan besar dalam membentuk karakter bangsa justru melemah akibat kebijakan yang kurang berpihak. 

 

“Kami juga tidak ingin melihat para guru dan tenaga kependidikan di madrasah semakin terbebani karena ketidakpastian anggaran yang mengancam kesejahteraan mereka,” tambahnya.

 

Dalam jangka panjang, Fraksi PDI Perjuangan akan terus mengawal isu ini di parlemen dan memastikan bahwa kebijakan yang diambil benar-benar mencerminkan keberpihakan kepada rakyat, terutama dalam sektor pendidikan. Khususnya mengenai alokasi anggaran pendidikan dilakukan secara transparan, adil, dan proporsional.

 

“Sebagai wakil rakyat, saya akan terus mengawal isu ini dan memastikan bahwa suara masyarakat, terutama para guru, tenaga kependidikan, dan peserta didik di madrasah, benar-benar didengar dan diperjuangkan. Karena di tangan merekalah masa depan bangsa ini ditentukan,” pungkasnya. **