JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memastikan tidak akan ada penggusuran terhadap pedagang Pasar Pramuka di Jakarta Timur, di tengah proses rencana revitalisasi yang tengah digodok oleh pemerintah daerah bersama Perumda Pasar Jaya.

Kepastian itu disampaikan Pramono usai menerima audiensi Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Gugum Ridho Putra bersama perwakilan asosiasi pedagang Pasar Pramuka di Balai Kota, Kamis (9/10). 

Dalam pertemuan tersebut, Gugum sebagai kuasa hukum para pedagang menyampaikan keresahan terkait kenaikan harga sewa kios yang disebut meningkat hingga empat kali lipat pasca-renovasi.

“Alhamdulillah, Pak Gubernur menjamin tidak ada penggusuran. Kata beliau ‘mulai hari ini dan seterusnya saya menjamin tidak ada pengosongan atau penggusuran terhadap seluruh pedagang Pasar Pramuka,” kata Gugum menirukan perkataan Gubernur Pramono di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (9/10).

Gubernur juga, kata Gugum memerintahkan Perumda Pasar Jaya agar membuka dialog yang seluas-luasnya dengan para pedagang Pasar Pramuka.

Gugum menjelaskan, para pedagang obat dan alat kesehatan di Pasar Pramuka merasa keberatan dengan tarif baru yang dinilai terlalu tinggi. 

Ia mengungkap, upaya negosiasi telah dilakukan berkali-kali, bahkan telah dilaporkan ke Ombudsman RI. Namun hingga kini belum dicapai kesepakatan antara pedagang dan pihak pengelola.

“Pasar Pramuka ini mau direnovasi oleh Perumda, tapi kemudian harga pasca-renovasi itu ditetapkan lebih besar dari sebelumnya, empat kali lipat. Ini memberatkan para pedagang,” ungkapnya.

Audiensi kali ini, lanjut Gugum, menjadi langkah lanjutan setelah pedagang menerima surat peringatan ketiga dari pihak pengelola, yang menimbulkan kekhawatiran akan adanya penggusuran. 

Namun, pertemuan dengan Gubernur disebut memberi harapan baru bagi para pedagang.

“Pak Gubernur sudah menyampaikan langsung bahwa tidak ada penggusuran dan akan dibuka lagi ruang negosiasi. Jadi kami merasa lebih tenang,” pungkas Gugum.

Sementara, Ricky Sekretaris Himpunan Pedagang Farmasi Pasar Pramuka (HPFPP) menjelaskan, sebelum adanya renovasi, para pedagang diminta 5 juta per tahun. Namun, setelah renovasi, justru diminta Rp425 juta per kios untuk 20 tahun.

"Kalau dikali untuk 20 tahun berarti Rp100 juta. Kemudian sekarang ditetapkan harga Rp425 juta per kios untuk 20 tahun,”ujarnya. 

Oleh karena itu, pihaknya meminta untuk negoisasi ulang kepada pihak Perumda Pasar Jaya terkait harga. 

"Kami minta dinego Rp250 juta per kios di lantai dasar dan Rp200 juta di lantai satu untuk per 20 tahun," jelasnya. 

Ia mengungkap, dalam audiensi dengan Pramono, Gubernur DKI Jakarta itu meminta para pedagang melakukan diskusi. Pramono, kata Ricky, akan turut mengawasi jalannya diskusi dan negoisasi tersebut.

"Beliau akan mengawasi dan kemudian juga menyamin tidak ada terjadi kekhawatiran pedagang seperti penggusuran," pungkasnya.