JAKARTA - Politikus Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Ade Armando menilai bahwa gerakan masyarakat Indonesia yang muncul melalui tagar #IndonesiaGelap dan #KaburAjaDulu, sebagai bentuk protes dan kritik terhadap lembaga serta kebijakan pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, secara signifikan terkait dengan upaya kelompok-kelompok tertentu dalam membangun pesimisme kolektif. 

“Tujuan utama dari gerakan ini adalah untuk mendeligitimasi pemerintah,” kata Ade Armando dalam Podcast Bebas Bicara di akun Youtube On Point Media dengan tema “Membaca Arah Nasionalisme Anak Muda”, Minggu (23/3/2025).

Ade Armando menjelaskan, dalam perspektif komunikasi politik, propaganda yang mendorong terbentuknya gerakan ini dapat dipandang sebagai psychological warfare yang berupaya menciptakan suasana kegamangan dan ketidakpuasan terhadap kebijakan pemerintah. 

“Propaganda tersebut bertujuan untuk memanipulasi persepsi publik, menanamkan rasa keraguan, serta memperburuk citra pemerintah, sehingga membangun ketidakpercayaan yang lebih luas di kalangan masyarakat,” jelasnya.

Menurut Ade, kebijakan Presiden Prabowo adalah kebijakan populis, yang mendorong tingkat kepuasan sebagian besar masyarakat terhadap kinerja pemerintah. Efektivitas kebijakan ini akan semakin meningkat apabila didukung oleh partisipasi aktif masyarakat dalam memperkuat keberhasilan program-program pemerintah dan menciptakan dampak positif yang berkelanjutan bagi kesejahteraan rakyat.

Mantan Koordinator Pusat Ikatan Lembaga Mahasiswa Ilmu Budaya dan Sastra se-Indonesia, Muhammad Arsyi Haykal mengatakan, saat ini, dinamika politik dan ekonomi berlangsung secara global, tidak terbatas hanya di negara Indonesia. 

“Menurut saya, pilihan untuk pergi ke luar negeri dengan ekspektasi dapat menyelesaikan masalah dan meninggalkan keadaan yang dianggap merugikan, tidak akan sepenuhnya terpenuhi, karena tantangan yang dihadapi relatif sama di berbagai negara,” jelasnya.

Menurutnya, komitmen pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo yang tegas dalam memberantas praktik korupsi dan ilegalitas dapat menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif serta memberikan kepastian hukum, yang pada gilirannya dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan stabilitas sosial-politik nasional.

Mentan Jurnalis Andi Anggana mengatakan fenomena krisis kepercayaan terhadap pemerintah dan masa depan Indonesia sarat dengan kepentingan politik, di mana kelompok oposisi secara aktif berupaya mengkonsolidasi kekuatan rakyat untuk menentang kebijakan pemerintah. 

Dalam konteks ini, temuan publik terhadap kebijakan beberapa menteri yang dinilai kontra produktif terus diekspos secara masif untuk memperburuk citra pemerintah di mata publik,” katanya.

Video Terkait: