Jakartatodaynews.com, JAKARTA - Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD, menerima pimpinan dan anggota Majelis Rakyat Papua (MRP) pada Jumat sore, 11 Juni 2021. Pertemuan itu membicarakan seputar persoalan di tanah Papua.

“Kami saling menjelaskan dan bertukar pikiran, dan saya menjelaskan kebijakan pemerintah pusat di Papua, di mana mereka memahami bahwa apa yang sudah dan akan dilakukan, semua sesuai dalam koridor konstitusi dan dengan pendekatan kesejahteraan,” kata Mahfud di dalam keterangan tertulisnya, Sabtu, 12 Juni 2021.

Mahfud menjelaskan, sesuai arahan presiden, menyelesaikan persoalan di Papua jangan dilakukan dengan senjata, melainkan dengan dialog demi kesejahteraan.

BACA JUGA: Doni Monardo Jadi Komisaris Utama PT Inalum, Erick Thohir: Pengalamannya Tak Diragukan

Menurut Mahfud, penegakan hukum kepada kelompok-kelompok bersenjata adalah sebagai bagian untuk memperlancar dialog dengan rakyat Papua, yang jauh lebih banyak di luar kelompok bersenjata itu.

Ketua Majelis Rakyat Papua, Timotius Murib, mengatakan MRP datang untuk mengkomunikasikan berbagai hal di tanah Papua. Terutama di dalam hal menyikapi proses perubahan kedua UU No. 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Papua yang sedang bergulir di DPR. MRP ingin menyampaikan aspirasi orang asli Papua ke pemerintah pusat. 

BACA JUGA: LP Maarif NU Tolak Rencana Penghapusan Bebas Pajak bagi Lembaga Pendidikan

“Bapak Menko merespon sangat luar biasa aspirasi kami dan diakomodir dengan baik, melalui Dirjen Otonomi Daerah, yang hadir dalam pertemuan, supaya dapat disampaikan ke DPR, untuk jadi bahan pertimbangan, sekaligus masukan dan saran dari rakyat Papua,” kata Murib.

(Jakartatodaynews.com)