JAKARTATODAY, JAKARTA - Masalah yang melanda Rempang Eco City nampaknya akan berakhir dengan hasil yang memuaskan. Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah memerintahkan kepada seluruh jajaran pemerintahannya untuk menangani permasalahan Rempang dengan baik dan mengutamakan kepentingan masyarakat sekitar. 

Hal ini diungkapkan oleh Jokowi dalam rapat terbatas bersama beberapa pejabat tinggi di Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin, 25 September 2023.

Dalam merespons sikap Presiden tersebut, seorang pengamat kebijakan publik, Agus Pambagio, mengungkapkan bahwa masalah yang terjadi di Rempang dapat berdampak buruk pada iklim investasi di Indonesia. Menurutnya, Indonesia berpotensi mengalami kerugian besar akibat hal ini.

"Kerugian pertama tentu saja terkait dengan investasi yang dibatalkan, jumlahnya bisa sangat besar. Kerugian kedua adalah terkait dengan perencanaan produksi dan lainnya yang akan hilang. Opportunity cost-nya besar," ujar Agus di Jakarta pada Senin (25/9/2023) lalu. 

Agus juga memperingatkan bahwa apa yang terjadi di Rempang bisa menjadi preseden buruk bagi citra investasi Indonesia di mata investor asing. 

"Jika investasi gagal, ini bisa menjadi contoh buruk. Karena itu, saat menawarkan investasi, kita harus siap. Ini mencakup studi antropologi, identifikasi potensi konflik, serta perencanaan mitigasi yang tepat untuk memastikan kelancaran dan keamanan proses investasi di Rempang," katanya.

Selama ini, Agus mencatat bahwa dalam setiap program pembangunan infrastruktur atau investasi, tidak terlihat adanya studi antropologi. 

"Saya belum pernah melihatnya. Padahal, ini penting untuk memahami dampaknya pada masyarakat dan bagaimana berkomunikasi dengan mereka. Karena tidak semua masyarakat memiliki sertifikat tanah dari Kementerian Agraria," tambahnya.

Namun, Agus menyadari bahwa mengungkap masalah ini tidak akan mudah, mengingat kemungkinan adanya pihak-pihak lain yang mendukung klaim kepemilikan tanah di Rempang, termasuk mereka yang memiliki pengaruh politik, koneksi di pemerintahan, dan aparat penegak hukum. 

"Presiden harus menentukan langkah selanjutnya, termasuk menggelar rapat kabinet terbatas dan menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres) sesuai kebijakan yang akan diambil," ungkap Agus.

Menteri Investasi dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia, juga memberikan komentar setelah rapat kabinet terbatas. Ia menyatakan bahwa Presiden Jokowi menekankan pentingnya menyelesaikan masalah Rempang dengan baik dan memperhatikan hak-hak serta kepentingan masyarakat di sekitar lokasi tersebut.

Bahlil juga mengungkapkan bahwa pihaknya baru-baru ini mengunjungi Pulau Rempang untuk bertemu dengan masyarakat setempat. Berdasarkan kunjungannya, mereka menemukan solusi dengan memindahkan rumah warga ke area yang masih berada di Pulau Rempang, bukan melakukan relokasi atau penggusuran.

"Awalnya kami berencana untuk merelokasi dari Rempang ke Galang, tetapi sekarang rencananya hanya memindahkan mereka dari Rempang ke kampung yang masih berada di Pulau Rempang," jelasnya.

Menurut Bahlil, warga yang terdampak akan dipindahkan ke Tanjung Banun, dan sejauh ini sudah ada 300 kepala keluarga yang setuju untuk dipindahkan. Selain itu, mereka juga akan menerima tanah seluas 500 meter persegi beserta sertifikat kepemilikannya, serta pembangunan rumah dengan tipe 45.

"Jika ada rumah yang lebih besar dari tipe 45 dengan harga Rp120 juta, akan ada tambahan insentif," pungkas Bahlil.

(JAKARTATODAY.COM)