JAKARTATODAY.ID, JAKARTA - Tiga poin eksternal menjadi yang disoroti Partai Beringin Karya (Berkarya) usai Rapinmas ke 2-nya di Hotel Nuanza, Cikarang, Jawa Barat, Minggu (30/5/2021) kemarin.

Dalam rapat itu, Partai berlambang pohon beringin dan rantau ini menyoroti keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) nomor 55/PUU-XVIII/2020 tentang verifikasi Partai Politik (Parpol).

Mereka menilai putusan ini tidak adil terhadap partai baru dan partai non Parlemen.

Terlebih partai berkarya memiliki banyak suara di daerah yang cukup signifikan dan tidak sedikit kader partai yang duduk di DPRD.

"Partai Berkarya mengusahakan agar Partai Non Parlemen tetap bisa ikut secara langsung di pemilu 2024 tanpa verifikasi lagi seperti partai parlemen," kata Ketua Umum Partai Berkarya Muchdi Purwoprandjono, di DPP Partai Berkarya, Senin (31/5/2021).

BACA JUGA : Inilah 8 Perdana Menteri yang Pernah Menjabat di Indonesia

BACA JUGA : Seharga Milyaran Rupiah, Inilah Makam Mewah di Asia Tenggara

Selain itu, Partai Berkarya berkomitmen untuk ikut mendorong pemerintah untuk percepatan vaksinasi Covid 19.

Sebab, dengan demikian ekonomi nasional akan kembali pulih.

"Kami mendorong Pemerintah mempercepat untuk melaksanakan vaksin covid19 bisa selesai di tahun ini,” imbuhnya.

Terakhir dalam rapatnya, Partai Berkarya mendukung penuh otonomi khusus di Papua asalkan dilakukan secara terukur dan transparan.

"Terkait masalah di Papua, Partai Berkarya punya 7 persen suara di Papua, kami mendukung otonomi khusus di Papua," tuturnya.

BACA JUGA : Rusun TNI di Gorontalo Senilai Rp 19,5 Miliar, Apa Saja Fasilitasnya? Berikut Penjelasan KemenPUPR

BACA JUGA : Kapal Hiu Indonesia Bikin Dua Kapal Asing Filipina Tak Berkutik di Laut Sulawesi

Sementara itu, hasil Rapimnas II juga menyepakati adanya Pergantian Antar Waktu (PAW) di level Mahkamah Partai, Dewan Pembina dan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Berkarya.

PAW dilakukan agar seluruh kader memiliki visi dan misi yang sama untuk membangun partai menuju pemilu 2024.

Menyikapi hasil keputusan Rapimnas II Partai Berkarya, Ketua DPW Partai Berkarya DKI Jakarta Tony Akbar Hasibuan mengatakan, seluruh kader dan pengurus Partai Berkarya siap mendukung kebijakan Ketum Partai Muchdi PR.

"Termasuk soal tindakan tegas atas kader - kader partai yg tdk taat pada Konstitusi partai," ucapnya.

Dirinya berharap, Partai Berkarya menjadi saluran terbaik bagi kader - kader muda untuk menyampaikan aspirasi atau buah pikiran ke-Indonesiaan dan kesejahteraan bangsa.

"Saatnya kader Berkarya dipimpin oleh orang-orang yang berkomitmen untuk membangun partai, apalagi Pemilu 2024 sudah semakin dekat," ucapnya.

BACA JUGA : Catat! Tiga Pelatih Ini Raih Juara Liga Champions Terbanyak Liga Champions

BACA JUGA : Bob Paisley, Pelatih Liverpool Dengan Gelar Terbanyak

Tony juga mendukung Kebijakan Partai yang ingin Otonomi Khusus atau Otsus di Papua.

Menurutnya hal tersebut merupakan tindakan yang tepat, apalagi Muchdi PR merupakan sosok yang berpengalaman dalam menyelesaikan konflik di Papua.

"Kami yakin pak Muchdi memiliki pertimbangan yg cukup matang atas keputusan mendukung otsus Papua," tutupnya.

(Jakartatodaynews.com)