JAKARTATODAYNEWS.COM, JAKARTA - Pasca dilayangkannya mosi tidak percaya oleh sebagian besar pengurus dan anggota Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) terhadap Ketua Umum PB PGRI Unifah Rosyidi beberapa waktu lalu, kondisi PGRI saat ini dinilai semakin terbelah. Selain menguat kembali mosi tidak percaya pada Unifah Rosyidi, konflik baru pun muncul, di mana kini PB PGRI dinilai makin disimpangkan.

“Faktanya surat PB PGRI ditandatangani orang yang tidak dipilih dalam kongres, hal ini menandakan bahwa PB PGRI makin ngelantur,” kata Dewan Pembina PGRI Kota Sukabumi Dudung Nurullah Koswara, Minggu (24/9/2023).

Dudung menyebutkan ada 2 surat resmi yang beredar, di mana satu surat ditandatangani oleh Ketua Umum PB PGRI Unifah Rosyidi yang kena mosi tidak percaya dan wakil sekjen yang tidak dipilih yakni Muhir Subagja.

“Sementara satu surat lagi ditandatangani oleh Ketua PB PGRI terpilih, Huzaifah Dadang dan Sekjen terpilih dalam kongres mewakili suara pemilih, yakni Ali Rahim. Dua surat yang beredar tersebut terkait dengan dinamika PGRI NTT. Surat yang ditandatangani Huzaifah Dadang dan Ali Rahim tentu lebih legal,” tegasnya.

“Mengapa lebih legal? Pertama mereka tokoh PB PGRI tidak kena mosi. Kedua mereka terpilih hasil Kongres 2019,” sambungnya.

Sementara surat yang ditandatangani Unifah Rosyidi dan Muhir Subagja delegitmet dan ilegal, terutama Muhir Subagja yang notabene bukan pengurus yang mewakili suara anggota.

Menurutnya, tindakan Unifah dan Munir, kian menguatkan aspirasi yang menghendaki adanya KLB PB PGRI.

Sebagai Dewan Pembina PGRI, Dudung mengaku sangat memahami kenapa bisa terjadi konflik yang berkepanjangan di tubuh PB PGRI. Alasannya karena Unifah Rosyidi tidak pernah menjadi pengurus PGRI daerah dan tak paham kebatinan guru serta kultur PGRI. “Selamatkan PGRI, Selamatkan Organisasi Guru,” ajaknya.

(Jakartatodaynews.com)