Jakartatodaynews.com, JAKARTA - Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI, Sukamta, menilai pernyataan Presiden Jokowi bahwa pemerintah akan membuka secara bertahap Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat mulai  26 Juli jika kasus corona (Covid-19) menurun, menunjukkan pemerintah saat ini alami kebimbangan antara urusan kesehatan dengan ekonomi. 

Menurutnya berkali-kali pemerintah alami kebimbangan sehingga kebijakan untuk atasi pandemi membingungkan dan tidak bisa berjalan efektif.

Menurut Sukamta, semestinya pemerintah punya prinsip urusan nyawa didahulukan, kesampingkan dulu kepentingan ekonomi. 

BACA JUGA: PPKM Darurat, Jokowi: Jika Kasus Turun, 26 Juli akan Dibuka Bertahap

Ia beralasan, saat ini sudah lebih dari 76 ribu anak bangsa yang meninggal karena Covid-19 dan setiap hari dilaporkan lebih dari 1.000 kematian terjadi akibat Covid-19. 

“Sementara juga terdapat laporan ratusan yang meninggal saat isolasi mandiri.  Kondisi ini sangat memprihatinkan, jangan sampai pemerintah kembali bimbang yang risikonya semakin banyak kematian,” kata dia di dalam keterangannya, Rabu, 21 Juli 2021.

BACA JUGA: Perpanjangan PPKM Darurat, Ketua DPR RI: Protokol Kesehatan Jangan Kendur

Sukamta menilai dalam pelaksanaan PPKM Darurat selama lebih dari 2 pekan, masih saja mendapat informasi dari derah adanya kekurangan pasokan oksigen, antrian pasien di rumah sakit, juga kekurangan tenaga kesehatan karena banyak yang berguguran karena tertular Covid-19. 

Oleh sebab itu Sukamta menyebut ada 3 prioritas yang harus disegera dituntaskan oleh Pemerintah dalam PPKM Darurat.

"Pertama dan yang paling mendesak adalah pemerintah harus pastikan semua daerah telah siap fasilitas kesehatan, rumah sakit darurat dan juga puskesmas untuk tangani pasien covid. Pastikan ketersediaan tenaga kesehatan dan insentifnya tidak terlambat diberikan. Para nakes dan relawan covid adalah garda terdepan untuk melawan Covid."

BACA JUGA: Pemerintah Konversi 16 Bangunan Menjadi RS Darurat Covid

Kemudian yang kedua menurut Anggota DPR RI asal Yogyakarta ini yang harus segera dituntaskan adalah penyaluran bansos untuk keluarga miskin, buruh, juga mereka yang kehilangan pekerjaan karena adanya PPKM. 

Pemerintah jika perlu bisa menambah besaran anggaran untuk bansos dengan mengalihkan 50 triliun anggaran infrastruktur jalan tol.

Selanjutnya yang tidak kalah penting, kata Sukamta, adalah pemerintah harus segera membenahi koordinasi antara pusat dengan daerah.

BACA JUGA: Tinjau Gudang Bulog, Jokowi Pastikan Ketersediaan Stok Beras

Pemerintah, ujar Sukamta, jangan hanya membuat rapor daerah, ada keterbatasan di daerah yang harus dibantu pemerintah. 

“Termasuk soal koordinasi ini perlu segera pembenahan manajemen data covid hingga tingkat daerah. Ada gap yang besar antara data di kabupaten-kota dengan provinsi dan pusat. Ini bisa berbahaya jika menjadi pijakan dalam pengambilan keputusan pemerintah,” pungkasnya.

(Jakartatodaynews.com)