Jakartatodaynews.com, JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan kesiapan dan respons Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di dalam menyikapi dan mendukung pelaksanaan PPKM Darurat di Jawa-Bali pada periode 3-20 Juli 2021.

Pertama, pemerintah memperpanjang program Bantuan Sosial Tunai (BST) selama dua bulan untuk meringankan masyarakat yang terdampak pelaksanaan PPKM Darurat.

BST selama ini sudah diberikan untuk 9,6 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dengan anggaran Rp11,94 triliun untuk penyaluran Januari-April setiap bulannya Rp300 ribu per kelompok penerima per bulan. Untuk perpanjangan dua bulan akan dibayarkan pada bulan Juli dan targetnya 10 juta KPM di 34 provinsi.

BACA JUGA: Obat Cacing Digunakan Obati Covid, Badan POM: Hanya Boleh untuk Uji Klinik

“Perpanjangan BST dua bulan ini akan membutuhkan anggaran Rp6,1 triliun, catatannya tentu kita akan menggunakan data kelompok penerima dari penyaluran bulan Januari-April yang lalu. Sehingga untuk BST ini total alokasinya adalah mencapai 18,04 triliun dari yang Januari-April plus dua bulan yang sekarang kita akan berikan,” ujar Menkeu.

Terdapat pula stimulus program ketenagalistrikan, yaitu untuk masyarakat yang pelanggan 450 VA dan 900 VA.

Pada awal APBN hanya ditujukan untuk kuartal I dengan diskon yang sama tahun 2020, yaitu pelanggan 450 VA diberikan diskon 100 persen sedangkan pelanggan 950 VA diberikan diskon 50 persen. 

BACA JUGA: PPKM Darurat, Simak Aturan Perjalanan Dalam Negeri Terbaru

Kemudian diperpanjang sampai kuartal II dengan diskon 50 persen untuk 450 VA dan untuk 900 VA 25 persen. Dengan adanya PPKM, akan diperpanjang lagi diskon 50 persen untuk 450 VA dan 900 VA dengan 25 persen sampai dengan kuartal III.

“Jadi durasinya diperpanjang 3 bulan sampai dengan September untuk 32,6 juta pelanggan 450 VA dan 900 VA. Jadi untuk total diskon listrik membantu masyarakat terutama kelompok menengah bawah ini adalah sebesar 7,58 triliun,” ucap Sri Mulyani.

Pemerintah juga akan memberikan bantuan rekening minimum dan biaya beban atau abonemen listrik terutama bagi pelanggan bisnis, industri, dan sosial dengan sasaran 1,14 juta pelanggan, yang juga diperpanjang hingga bulan September. 

BACA JUGA: PPKM Darurat, KY: Hukum dan Peradilan Diperjelas Status Esensial atau Kritikal

Dalam hal ini diskonnya diturunkan dari tadinya 100 persen ditanggung pemerintah sekarang 50 persen ditanggung oleh pemerintah.

“Untuk perpanjangan ini maka akan dibutuhkan tambahan Rp420 miliar yang untuk semester 1 kita sudah meng-cover Rp1,27 triliun. Sekarang untuk perpanjangan hingga kuartal III total anggaran bantuan adalah sebesar Rp1,69 triliun,” imbuh Menkeu.

(Jakartatodaynews.com)