JAKARTATODAYNEWS.COM, TULUNGAGUNG - Sejumlah pemuda dari Aliansi Mahasiswa Tulungagung (AMT), menggelar unjuk rasa di depan gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Selasa (8/8/2023). 

Para mahasiswa ini, menduga ada kejanggalan dalam pengusulan nama Pejabat (Pj) Bupati Tulungagung, yang dilakukan oleh DPRD Tulungagung.

Koordinator Aksi, Yusron Mustofa mengatakan ia bersama mahasiswa lainnya menggelar unjuk rasa ini sebagai wujud kekesalan terhadap Ketua DPRD Tulungagung, Marsono yang selama ini terkesan sudah berbohong.

Pasalnya, pihaknya sempat mengajukan audensi kepada DPRD Tulungagung untuk membahas transparansi pengusulan nama Pj bupati. Namun, kata Yusron, permintaan itu belum dikabulkan oleh DPRD Tulungagung.

“Kamis udah lebih dahulu mengusulkan audensi dalam pembahasan usulan nama Pj bupati, tetapi ditolak, sehingga kami memilih menggelar aksi,” kata Yusron ketika dikonfirmasi.

Yusron menduga ada kejanggalan pada proses usulan nama Pj bupati. Sebab, Bupati Tulungagung Maryoto Birowo diberi jatah untuk mengusulkan nama. Padahal masa jabatannya sendiri sudah hampir habis dan seharusnya tidak perlu ikut campur dalam hal ini.

Selain itu, lanjutnya, kejanggalan juga terjadi lantaran dari fraksi PDIP dan fraksi di luar PDIP juga mengusulkan masing-masing nama.

“Seharusnya pengusulan itu transparan, setidaknya ada 10 nama yang mendaftar. Kemudian dilakukan seleksi hingga mengerucut menjadi 3 nama saja. Tapi ini tiba-tiba langsung ada 3 nama calon Pj bupati,” jelasnya.

Menurut Yusron, ia menyampaikan sindiran terhadap usulan nama orang yang sudah mau purna tugas. Selain itu, ia juga menyoal keberadaan 2 nama yang selama ini tidak ada di Tulungagung.

Seperti nama Agus Kuncoro dan Jumadi yang mana selama ini keduanya tidak memiliki peran aktif di Tulungagung, sehingga mereka tidak mengetahui permasalahan di Tulungagung.

Lalu untuk Sekda Tulungagung Sukaji, Yusron mempertanyakan kenapa bisa nama Sukaji yang diusulkan, padahal Sekda juga akan memasuki masa purna tugas.

“Makanya di sini kami tekankan, pengusulan nama Pj bupati ini seolah permainan kalangan elit saja, padahal tiga nama yang diusulkan tidak sangat representatif,” tegasnya.

Langkah berikutnya, lanjut Yusron menjelaskan ia bersama teman-teman mahasiswa lainnya akan mengajukan permohonan keberatan ke Kemendagri.

Selain itu, ia juga akan melaporkan ke Ombudsman Republik Indonesia terkait kejanggalan dalam mekanisme proses pengusulan nama tersebut.

(Jakartatodaynews.com)