Gereja Bethel Indonesia (GBI) memperingati hari jadinya yang ke-53 di gedung GBI Tanjung Priok, Jakarta Utara, Sabtu (7/10/2023). Menyikapi kerukunan dan perdamaian umat, Ketua Badan Pengurus Daerah GBI DKI Jakarta Pendeta Kiky Tjahjadi mengajak umatnya tetap menjaga kerukunan dan perdamaian menyongsong tahun politik.

 

Salah satu upaya nyata, pihaknya tidak memperbolehkan gereja menjadi tempat berpolitik dan berkampanye.

 

"Gereja tidak boleh dipakai berkampanye. Tapi bahwa setiap warga harus memberikan hak pilihnya harus dapat memilih sesuai hati nurani," ujar Kiky.

 

Menurutnya, ia sudah menyampaikan sosialisasi kepada para umatnya untuk menjaga netralitas selama berada di dalam gereja.

 

Salah satunya melarang umat untuk mengundang partai politik berkampanye di dalam GBI.

 

Tapi, Kiky tetap meminta para umatnya untuk tetap menggunakan hak pilih mereka tahun depan.

 

"Kita sudah memberitahu bahwa kita tidak boleh mengundang partai politik untuk berkampanye di gereja, sosialisasi juga tidak boleh," tegasnya.

 

Sementara itu, pada 6 Oktober kemarin bertepatan dengan HUT ke-53 GBI.

 

Kiky menjabarkan, GBI awalnya lahir di Sukabumi pada tahun 1970 silam dan menjadi gereja yang memiliki landasan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan berpedoman pada Pancasila dan UUD 1945.

 

Komitmen GBI meningkatkan persatuan dan kerukunan umat beragama, lanjut Kiky, kini semakin dikuatkan dengan adanya Perpres Nomor 58 Tahun 2023 Tentang Penguatan Moderasi Beragama.

 

Beleid itu diciptakan salah satunya untuk mempererat harmoni dan kerukunan umat beragama.

 

"Gereja Bethel Indonesia tetap berkomitmen menjalankan misinya di antaranya dalam melengkapi umat dan meningkatkan persatuan dan kesatuan," ucapnya.

 

"Kami berterimakasih kepada pemerintah karena pada tanggal 25 September 2023 telah menerbitkan Perpres itu. Kami yakin untuk masyarakat yang sangat heterogen dibutuhkan kesatuan, kebersamaan, saling menghormati dan menghargai supaya rukun," tandasnya.

 

Senada, Walikota Jakarta Utara Ali Maulana Hakim juga menghimbau masyarakatnya untuk tidak menggunakan tempat ibadah sebagai wadah berpolitik.

 

Ali kemudian menegaskan bahwa netralitas di dalam tempat ibadah dan tempat-tempat lainnya, seperti tempat pendidikan dan tempat pemerintah sudah diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

 

"Kita selama ini tahu, pemerintah mengatur tempat ibadah, tempat pendidikan itu menjadi tempat yang harusnya bersifat netral," ucap Ali di lokasi yang sama.

 

Ali menuturkan, imbauan ini sudah berkali-kali disosialisasikan oleh Forum Komunikasi Pimpinan Kota Jakarta Utara.

 

Tak cuma kepada masyarakat, pemerintah menghimbau kepada para tokoh agama untuk memberikan pemahaman kepada umat-umatnya bahwa tempat ibadah dilarang untuk dijadikan tempat berpolitik.

 

"Umat biasanya mengikuti tokoh agamanya, jadi kami berharap tokoh agama masing-masing bisa menaati aturan yang ada," ucapnya.

 

Ali menambahkan, di Jakarta Utara pemerintah beserta unsur terkait dan masyarakat sudah melakukan komitmen bersama menyongsong pemilu dengan damai.

 

Komitmen ini sudah disampaikan kepada para masyarakat dari berbagai suku, agama, maupun dari beragam ormas tertentu.

 

"Sudah berkomitmen, untuk kami bertekad melaksanakan pemilu damai dan netral," tandasnya.